Sumber : Kompas 20 September 2011
1. Tanggung jawab profersi
Karena adanya banyak pengaduan pelanggaran kode etik dalam proses penganggaran di badan penganggaran maka BK DPR menyelidiki badan penganggaran. Badan penganggaran tetap di periksa karena ada kemungkinan kasus pelanggaran yang berkembag. Anggota badan anggaran terbukti bersalah dengan alas an 21 temuan transaksi sehingga anggota badan anggaran disini melanggar kode etik pertama yaitu tanggung jawab profersi.
2. Kepentingan Publik
Dengan adanya temuan tersebut anggota badan anggaran tidak menunjukkan komitmen atas profesionalisme dan tidak menghormati kepercayaan public sehingga anggota badan anggaran melanggar kode etik kedua yaitu kepentingan public
3. Integritas
Anggota badan pengaggaran harus memiliki integritas setinggi mungkin untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Dengan adanya kasus 21 transaksi yang tidak wajar didalam badan anggaran maka menunjukkan bahwa badan anggaran tidak memiliki integritas yang tinggi, ini menunjukkan anggota badan anggaran melanggar kode etik yang ketiga yaitu integritas.
4. Obyektivitas
Anggota badan penganggaran harus men menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kasus ini, anggota badan anggaran Wa Ode Nurhayati melanggar koe etik yang keempat yaitu obyektivitas dengan dia berprasangka bahwa dia sedang di incar oleh colegannya padahal sebagai anggota badan penganggaran dia harus obyektiv, tidak berprasangka.
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional
Dalam kasus ini menunjukkan bahwa anggota badan anggaran tidak memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan demi kepentingan pengguna jasa dan kepada public. Jika anggota badan anggaran mempunyai kompetensi dan kehati-hatian professional maka anggota badan anggaran tidak akan tersandung kasus ini.
0 komentar:
Posting Komentar